Tulungagung — Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung pada Kamis (23/04/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap fungsi pengawasan DPRD, khususnya terkait kasus korupsi yang melibatkan Bupati Tulungagung dalam dua periode jabatan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti lemahnya pengawasan legislatif terhadap eksekutif, yang dinilai turut membuka celah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan hingga berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum.
Ketua DEMA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam orasinya menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ia menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, penguatan fungsi pengawasan DPRD, serta transparansi anggaran sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
“Kepercayaan rakyat adalah mandat yang tidak boleh dikhianati oleh praktik koruptif maupun lemahnya pengawasan. Kami menuntut transparansi, akuntabilitas, dan komitmen nyata dari seluruh pemangku kebijakan,” tegasnya.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa DPRD sebagai lembaga representatif rakyat seharusnya menjalankan fungsi kontrol secara maksimal, guna mencegah praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
“Kami mempertanyakan sejauh mana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya, sehingga kasus korupsi bisa kembali terjadi dalam lingkup kepemimpinan daerah yang sama,” ujar salah satu perwakilan massa aksi.
Sementara itu, salah satu peserta aksi lainnya menegaskan, “Kami hadir bukan sekadar membawa wacana, melainkan menyampaikan tuntutan yang berbasis fakta dan disusun secara benar.”
Menanggapi hal tersebut, perwakilan DPRD Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan lembaga.
“Kami akan meneruskan kepada pimpinan yang telah memberikan mandat. Selama transparansi dilindungi oleh undang-undang, maka harus kita dukung penuh,” ujarnya.
Aksi berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Setelah penyampaian aspirasi, perwakilan mahasiswa melakukan audiensi dengan pihak DPRD Kabupaten Tulungagung.
Audiensi tersebut berlangsung secara dialogis dan berakhir dengan suasana kondusif. Pihak DPRD menerima aspirasi mahasiswa dan menyatakan akan menindaklanjuti masukan yang telah disampaikan.
Aksi diakhiri dengan pembacaan tuntutan oleh salah satu koordinator aksi, yang kemudian ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa dan pihak DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai bentuk komitmen bersama.
